SEMARANG – Pengalaman menghadapi banjir besar sepanjang 2024–2025 menjadi titik balik cara pandang Pemerintah Kota Semarang dalam menata sistem pengendalian banjir. Alih-alih terus menambah pompa sebagai respons utama, Pemkot Semarang kini memilih pendekatan yang lebih mendasar dengan memahami perilaku air itu sendiri.
Pepatah “air mencari jalan sendiri” menjadi refleksi kebijakan baru yang diambil. Pemerintah kota berusaha menyesuaikan infrastruktur dengan hukum alam, bukan sebaliknya. Prinsip ini menjadi fondasi dalam transformasi penanganan banjir di wilayah pesisir Jawa Tengah tersebut.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menjelaskan bahwa akar persoalan banjir tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan instan. Menurutnya, pengendalian banjir harus dimulai dari pemetaan aliran air, titik genangan, hingga cara paling efektif mengembalikan air ke laut.
Salah satu langkah signifikan yang dilakukan adalah pelebaran saluran pembuangan air di kawasan Kaligawe. Saluran yang semula hanya selebar 10 meter kini diperlebar hingga 40 meter untuk meningkatkan kapasitas aliran.
Pelebaran ini bukan semata memperbesar ukuran fisik saluran, melainkan memperlancar aliran air. Dalam kondisi sebelumnya, saluran yang sempit memaksa air mengalir dengan tekanan tinggi sehingga rentan tersumbat sampah maupun sedimentasi.
Ketika hujan deras datang, tekanan tersebut memicu luapan air ke permukiman. Kondisi ini kerap memperparah banjir meskipun pompa telah dioperasikan secara maksimal.
Dengan saluran yang lebih lebar, air hujan dapat mengalir lebih tenang dan stabil. Risiko terjadinya penyumbatan berkurang karena aliran tidak lagi saling berebut ruang.
Langkah berikutnya adalah optimalisasi polder sebagai ruang penampungan air sementara. Puluhan waduk mini atau yang dikenal warga sebagai umbung-umbung dikeruk dan ditata ulang untuk meningkatkan daya tampung kota.
Polder berfungsi menahan limpasan air hujan sebelum dialirkan ke sistem utama. Dengan cara ini, beban air tidak langsung menekan saluran dan pompa pada saat bersamaan.
Sistem ini kemudian dilengkapi dengan pengoperasian sekitar 220 unit pompa yang ditempatkan di titik rawan genangan. Pompa bertugas memindahkan air dari polder menuju saluran besar atau langsung ke laut.
Kawasan seperti Tawang Mas dan Peterongan menjadi prioritas penempatan pompa karena tingkat kerawanannya yang tinggi. Pemkot juga memastikan pompa dapat bekerja secara responsif saat curah hujan meningkat.
Kolaborasi lintas lembaga seperti Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, hingga TNI memperkuat sinergi antara sistem tampung dan sistem pompa tersebut.
Dampak dari perubahan strategi ini mulai terasa pada berkurangnya durasi genangan di sejumlah wilayah. Kota pun dinilai menjadi lebih siap menghadapi hujan ekstrem yang berpotensi terjadi akibat perubahan iklim.
Selain meningkatkan ketahanan kota, strategi ini juga memberi dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan efisiensi energi. Pendekatan pasif seperti pelebaran saluran dan polder dinilai lebih berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan pompa.
Agustina menegaskan bahwa seluruh upaya ini tidak akan efektif tanpa peran masyarakat. Kesadaran menjaga saluran dari sampah menjadi kunci agar sistem pengendalian banjir dapat bekerja optimal.
Transformasi yang dilakukan Semarang kini menjadi rujukan penting bagi kota-kota pesisir lain dalam menghadapi tantangan banjir perkotaan yang semakin kompleks.
